Fahri Hamzah Komentari Soal Operasi Senyap

Fahri Hamzah komentari soal Operasi Senyap

Wakil Ketua Parlemen Indonesia, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa revisi UU No. 30/2002 tentang Korupsi adalah aspirasi banyak pihak. Fahri bahkan mengatakan bahwa aspirasi juga datang dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada awalnya Fahri Hamzah komentari soal Operasi Senyap yang tidak pantas.

Tanggapan Fahri terkait dengan penolakan keras yang dikeluarkan pimpinan KPK terkait revisi UU KPK. Laode M Syarif mengatakan bahwa revisi ini dilakukan oleh DPR secara diam-diam. Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan mengatakan bahwa revisi tersebut membuat posisi lembaganya berada di ujung jajaran.

“Permintaan revisi ini telah datang dari banyak pihak, termasuk dan terutama dari pimpinan KPK,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Karena alasan ini, Fahri menolak tuduhan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan oleh Parlemen dengan cara yang diam-diam atau diam-diam. Dia mengatakan revisi tersebut telah mendukung dukungan banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), akademisi hingga pimpinan KPK.

“Saya kira DPR tidak akan pernah berhenti, karena saya sendiri sudah menghadiri rapat konsultasi dengan presiden, dan presiden sebenarnya sudah setuju dengan pemikiran untuk mengubah UU KPK sesuai dengan permintaan banyak pihak,” tandasnya. .

Fahri mengatakan, salah satu poin revisi UU KPK adalah membentuk dewan pengawas di lembaga nirlaba. Menurutnya, dewan pengawas harus hadir agar KPK tidak bertindak sewenang-wenang.

“KPK tidak memiliki pengawas. Kita sudah tahu banyak konsekuensi, pelanggaran bola pulsa yang terpaksa kita tutup karena KPK dianggap hukum suci, dianggap salah, harus dianggap sakral, jika mulai dianggap kotor, orang akan jangan takut, mereka akan berpikir begitu, “kata Fahri.

Kemudian Fahri juga menyoroti revisi UU KPK tentang pemberian kewenangan untuk menerbitkan SP3 atau surat perintah untuk menghentikan penyelidikan untuk KPK. Karena sejauh ini sudah ada banyak kasus yang sudah bertahun-tahun tetapi belum juga selesai. Akibat Fahri Hamzah komentari soal Operasi Senyap menjadi sasaran netizen.

“Begitu banyak kasus orang menjadi tersangka, seumur hidup karena KPK tidak bisa mengeluarkan SP3. Meskipun itu harus dimasukkan sebagai penyidik ​​KPK, itu mungkin salah. Dan ketika dia salah, dia mengeluarkan SP3 sebagai koreksi atas ketidakmampuannya. untuk memenuhi kesalahan orang, menyalahkan, dipaksa bersalah hanya karena KPK tidak diperbolehkan mengeluarkan SP3, “katanya.

Karena itu, Fahri menganggap revisi UU KPK saat ini oleh DPR tepat waktu. Apalagi diskusi ini sudah dilakukan cukup lama.

“Jika pemerintah setuju, maka ini bisa segera menjadi revisi yang sudah menunggu 15 tahun,” pungkasnya.